 |
| (Foto:dok/Sinergitas.id) |
SIDOARJO - Warga Desa Sidomojo, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo menyampaikan uneg-unegnya setelah mendengar kabar terkait pengunduran diri dari Direktur BUMDes Sidomojo yakni Fathoni.
Hal tersebut, demi transparansi dan akuntabilitas keuangan di BUMDes, Masyarakat mendesak diadakan musdes khusus (musyawarah desa khusus).
"Sebelum pemberitaan yang pertama sebetulnya kami sudah menerima informasi tersebut, bahkan langsung dari yang bersangkutan (sebut saja Toni) bahwa dia mundur sebagai Direktur BUMDes" Ujar perwakilan warga kepada awak media.
BUMDes yang notabene sebagai wadah penunjang PADes tentunya harus diupayakan untuk berkembang, namun ketika pimpinannya mundur belum ada tindakan dari BPD maupun Pemdes untuk segera menggelar musdessus.
"Kami juga mendengar kabar kalau Kades langsung menetapkan sekretaris BUMDes sebagai Plt Direktur tanpa melibatkan peran serta Masyarakat, ini ada apa? dan BPD jangan diam kalau tidak mau dianggap turut serta" tambahnya secara tegas. (Jum'at 24/10/2025)
Keterlibatan Masyarakat tentunya salah satu bentuk demokrasi berjalan dengan baik di suatu wilayah, namun bagaimana dengan di Desa Sidomojo. Bahkan Pemerintahan Desa punya komponen BPD di dalamnya.
"Soal kekosongan posisi Direktur BUMDes sudah saya komunikasikan dengan BPD mas, Insyaallah tahun depan kami akan melaksanakan musdes. namun terkait ada desakan masyarakat itu saya akan segera komunikasi kembali dengan Ketua BPD mohon waktu," jawab Kades Sidomojo saat dihubungi lewat Telepon.
Sementara itu Plt Direktur BUMDes menjawab dengan tertulis atas pemberitaan sebelumnya, terkait pemasangan papan informasi penyertaan modal dalam proyek pengadaan kandang dan ternak kambing milik BUMDes.
"Mengenai pemasangan papan informasi terkait penyertaan modal BUMDes kami mengakui mungkin ada keterlambatan pemasangan fisik, namun hal ini merupakan kegagalan administratif yang sedang diperbaiki," tulisnya dalam surat permohonan klarifikasi yang disampaikan kepada Candra sebagai rekan LSM Penjara Indonesia.
"Adanya perubahan pimpinan BUMDes, dalam pelaksanaan unit usaha dijalankan otomatis oleh Sekretaris sebagai Plt (pelaksana tugas) hal tersebut dilakukan sebagai langkah transisi administratif dengan persetujuan pengawas dan penasehat BUMDes," tambah Adi sebagai Plt Direktur BUMDes dalam rilis tertulis.
Suara untuk segera diadakannya musdes ini rupanya tidak main-main, warga ingin menggunakan hak partisipasinya untuk membahas dan membuat kesepakatan mengenai BUMDes. Apabila dengan cara ini tidak ada tindakan dari pejabat desa, warga ingin menyampaikan pendapatnya di muka umum. _(Bersambung)_
