Tekan Konsumsi BBM, Surabaya Beralih ke Kendaraan Listrik dan Ajukan Dukungan untuk Armada Layanan Publik

Sinergitas.id

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mempercepat penggunaan kendaraan listrik dalam operasional pemerintahan sebagai langkah efisiensi di tengah tekanan kenaikan harga BBM non-subsidi. Apalagi seluruh operasional mobil berbahan bakar bensin milik Pemkot kini sedang dalam proses pelangangan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menekan biaya operasional pemerintah daerah.

“Mobil operasional yang menggunakan bensin sudah kami lelang semuanya dan saat ini masih dalam proses. Kami berupaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM dengan beralih ke kendaraan listrik,” kata Wali Kota Eri, Kamis (25/6/2026).

Selain mengganti kendaraan operasional, Pemkot juga mendorong penggunaan sepeda motor untuk aktivitas lapangan yang tidak memerlukan mobilitas kendaraan roda empat.

“Langkah itu menjadi salah satu strategi efisiensi agar anggaran tidak semakin terbebani oleh kenaikan harga BBM,” imbuhnya.

 

Namun, tidak semua armada dapat beralih ke energi listrik. Sejumlah kendaraan pelayanan umum seperti truk sampah, armada operasional sungai, kendaraan pengerukan, hingga armada pemadam kebakaran masih bergantung pada bahan bakar solar.

 

Oleh karena itu, Pemkot Surabaya telah mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat agar armada pelayanan dasar masyarakat dapat memperoleh akses subsidi BBM.

“Kendaraan ini digunakan untuk pelayanan masyarakat, bukan untuk kegiatan administratif pemerintahan. Karena itu kami mengajukan agar armada pelayanan publik bisa mendapatkan subsidi BBM,” ujarnya.

Wali Kota Eri menjelaskan, sebagian armada persampahan telah memperoleh persetujuan penggunaan subsidi BBM. Sementara itu, Pengajuan armada pemadam kebakaran dan kendaraan sektor pekerjaan umum (PU) masih dalam proses pembahasan dengan kementerian terkait.

Menurutnya, dukungan tersebut penting untuk menjaga kualitas pelayanan publik di tengah kenaikan harga tenaga surya non-subsidi yang berpotensi meningkatkan beban daerah operasional.

“Kami berharap ada skema yang dapat mendukung operasional armada pelayanan publik, sehingga pemerintah daerah tetap dapat menjaga kualitas layanan kepada masyarakat secara optimal. Oleh karena itu, kendaraan-kendaraan tersebut digunakan langsung untuk pelayanan dasar masyarakat setiap hari,” tutupnya. (Sumber:Pemkot_Surabaya)